Masalah Yang Dihadapi Koperasi Saat Ini

Ada dua permasalahan yaitu permasalahan yang dilihat dari segi makroekonomi atau bisa disebut juga permaslahan dari ekonomi politik, kemudian permasalahan yang kedua adalah permasalahan yang ditilihat dari segi mikroekonomi. Tidak hanya permaslahan, tetapi juga ada solusi yang harus dilakuakan dalam menghadapi permaslahan pada koperasi.

Permasalahan Makroekonomi (Ekonomi Politik)

Masalah
Hanya ada beberapa Negara yang mempunyai departemen koperasi. Hal itu terjadi karena adanya kontradiksi akut dalam pemahaman koperasi.
 

Secara substansial koperasi adalah gerakan rakyat untuk memberdayakan dirinya. Sebagai gerakan rakyat, maka koperasi tumbuh dari bawah (bottom-up) sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Hal itu sangat kontradiktif dengan eksistensi Depkop. Sebagai departemen, tentu Depkop tidak tumbuh dari bawah, ia adalah alat politik yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi, Depkop adalah datang “dari atas” (top-down). Karena itu, lantas dalam menjalankan operasinya, Depkop tetap dalam kerangka berpikir top-down.
 

Misalnya: Dalam pembentukan koperasi-koperasi unit desa (KUD) oleh pemerintah. Padahal, rakyat sendiri belum paham akan gunanya KUD bagi mereka, sehingga akhirnya KUD itu tidak berkembang dan hanya menjadi justifikasi politik dari pemerintah agar timbul kesan bahwa pemerintah telah peduli pada perekonomian rakyat, atau dalam hal ini khususnya koperasi.
Hal lain yang menandakan kontradiksi akut itu, adalah pada usaha Depkop (dan tampaknya masih terus dilanjutkan sampai saat ini oleh kantor menteri negara koperasi) untuk “membina” gerakan koperasi.
Koperasi adalah gerakan rakyat yang tumbuh karena kesadaran kolektif untuk memperbaiki taraf hidupnya. Karena itu penggunaan kata (atau malah paradigma) “membina” sangatlah tidak tepat. Koperasi tidak perlu “dibina”, apalagi dengan fakta bahwa “pembinaan” pemerintah selama ini tidak efektif.
 

Solusi
Yang diperlukan koperasi adalah keleluasaan untuk berusaha, untuk akses memperoleh modal, pangsa pasar, dan input (bahan baku).



 

Permasalahan Mikroekonomi.
Masalah Input.
Koperasi sulit memperoleh bahan baku.
Salah satu bahan baku yang sulit diperoleh adalah modal.
Koperasi mengalami kesulitan untuk memperoleh kualitas manajer yang baik.
 

Solusi
Pemerintah harus memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam akses memperoleh modal, Jangan dipersuli-sulit dengan bermacam regulasi. Biarkan koperasi tumbuh dengan alami (bukan direkayasa), belajar menjadi efisien dan selanjutnya dapat bertahan dalam kompetisi. Dan memberikan mutu modal manusia yang baik bagi koperasi.

Masalah Output
Kualitas output.
 

Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan permasalahan input (modal dan sumberdaya manusia).
“Mapping Product”.
 

Koperasi (dan usaha kecil serta menengah/UKM) dalam menentukan output tidak didahului riset perihal sumber daya dan permintaan potensial (potential demand) daerah tempat usahanya. Sehingga, dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan.
 

Solusi
Untuk itu perlu dilakukan riset mengenai sumber daya dan permintaan potensial daerah tempat koperasi didirikan, agar output dari koperasi itu sendiri tidak terlalu bermasalah besar. Kemudian pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan dari daerah itu. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif (effective demand).
 

Masalah Distribusi, Pemasaran dan Promosi (Bisnis).
Koperasi mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Output yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang established,
Tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya tidak mampu untuk meraih pangsa pasar yang cukup untuk dapat tetap eksis menjalankan kegiatan usahanya.



Solusi
Pemerintah diperlukan untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai.
Sarana yang dibentuk pemerintah itu, tetap harus dalam pemahaman koperasi sebagai gerakan rakyat, sehingga jangan melakukan upaya-upaya “pengharusan” bagi koperasi untuk memakan sarana bentukan pemerintah itu.
Pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan dari daerah itu. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif (effective demand).

http://sawungjati.wordpress.com/2008/06/12/masalah-koperasi-di-indonesia/ 

risma puspitasari

26210052

2eb04